Krisis ekonomi yang melanda Indonesia membawa dampak sosial dan politik yang cukup besar.  Dampak sosial dan ekonomi meliputi tingkat pengangguran yang tinggi, peningkatan jumlah penduduk miskin, rusaknya struktur sosial yang disebabkan kehilangan pekerjaan dan kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok jutaan orang, dan ancaman terhadap kerusakan sosial sangat mengganggu laju pembangunan bangsa Indonesia.

Krisis ekonomi tersebut telah memperkuat kesadaran akan pentingnya perekonomian yang berakar pada kekuatan masyarakat, sehingga sebagai komplemen dan pendukung dari berbagai program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan, pembangunan prasarana dasar menjadi sangat menentukan keberhasilan program-program tersebut.  Menyadari hal itu, pemerintah berinisiatif membantu pemerintah daerah dengan memberikan dana langsung kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk keperluan pembangunan prasarana tersebut.

Dampak sosial dan politik yang ditimbulkan krisis ekonomi selanjutnya memperkuat tuntutan otonomi daerah dan desentralisasi proses pembangunan.  Kegelisahan sosial dan ketidakpercayaan terhadap badan-badan pemerintah mendorong timbulnya tuntutan keras untuk meningkatkan kebersihan/kejujuran, keterbukaan dan tanggungjawab pemerintah dan aparatnya.

Berbagai tuntutan perubahan, baik dalam kaitannya dengan krisis ekonomi maupun dengan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, akan dapat dilaksanakan jika masyarakat dan pemerintah daerah memiliki kemampuan teknis, manajemen, maupun keuangan yang memadai dalam kegiatan pembangunan.

Pemerintah Indonesia mendapat pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) untuk CLGSSDP (The Community and Local Government Support Sector Development  Program; Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah – P2MPD) menyediakan hibah khusus untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan pada tingkat kabupaten, beserta tiga jenis bantuan teknis (technical assistances).  Salah satu bantuan teknis tersebut adalah peningkatan kapasitas untuk peran-serta masyarakat dalam sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Capacity Building for Participatory Planning, Monitoring and Evaluation) (TA 3179-INO).

Bantuan Teknis Peningkatan Kapasitas untuk peranserta Masyarakat dalam Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi adalah mengembangkan:

         Mekanisme peningkatan peranserta kelompok sasaran dalam semua tahap perencanaan, monitoring dan evaluasi dampak investasi yang didanai oleh hibah khusus dari P2MPD, termasuk di dalamnya Monitoring kegiatan fasilitator;

            Kriteria dan ukuran-ukuran keberhasilan untuk menjamin kelompok miskin mendapatkan manfaat dari dan berperan-serta dalam proyek;

            Indikator-indikator terukur bagi peran-serta kelompok miskin, golongan perempuan, lembaga swadaya masyarakat (non-government organizations, NGOs) dan lemabaga kemasyarakatan (community based organization, CBOs) setempat, demikian juga instansi-instansi pemerintah daerah yang selayaknya bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan di daerah;

            Rencana kegiatan bagi penyadaran masyarakat, untuk mendorong peran-serta, transparansi dan pertanggungjawaban;

            Sistem umpan balik cepat bagi temuan-temuan Bantuan Teknis, tidak saja untuk memperbaiki pekerjaan-pekerjaan Bantuan Teknis yang sedang berjalan tetapi juga bagi pelaksanaan proyek;

            Program-program pelatihan yang diperlukan oleh fasilitator, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan instansi pemerintah daerah, agar melaksanakan pendekatan partisipatif dalam keseluruhan proyek;

            Struktur/forum yang diperlukan oleh pemerintah daerah pada tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan, untuk menjamin keterwakilan publik/masyarakat, peran-serta dan pemberdayaan mereka;

Pemutakhiran kerangka acuan dasar dan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh Tim Pengelola Proyek di tingkat nasional dan Unit Pengelola Proyek di kabupaten/kota yang terkena proyek dan konsultan-konsultan yang akan menggunakan dan mengoperasionalisasikannya di dalam kegiatan proyek.

Cakupan Bantuan Teknis Peningkatan Kapasitas untuk peran serta Masyarakat dalam Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi adalah:

                     Mengidentifikasi kriteria dan indikator kunci, yang akan digunakan pada Monitoring aras makro terhadap masukan, keluaran dan dampak proyek, yang memungkinkan Pemerintah Indonesia dan Bank Pembangunan Asia menentukan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan, mengidentifikasi kendala-kendala, dan membandingkan kinerja kabupaten-kabupaten dan kota-kota serta dampak proyek yang dilaksanakannya, termasuk dampak proyek terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota yang bersangkutan;

                     Membangun sistem monitoring dan penilaian partisipatif di tingkat kabupaten/kota yang memungkinkan pemerintah kabupaten/kota dan desa yang terlibat proyek memilih kriteria dan indikator yang relevan (sesuai) di daerah dan dapat digunakan secara langsung untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah dan desa;

                   Mengembangkan teknologi tepat guna yang menarik peran-serta dan teknik-teknik konvensional untuk menghimpun, mencatat, dan menganalisis informasiyang kualitatif dan kuantitatif tentang proyek;

                     Memperkuat dan membangun di atas kegiatan monitoring yang ada di tingkat masyarakat dan kabupaten/kota yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas mekanisme penyebaran informasi dan penyaluran umpan balik.

                     Memastikan bahwa Pemerintah Indonesia, Bank Pembangunan Asia, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terlibat, serta masyarakat mempunyai akses terhadap informasi yang cukup dan tepat waktu untuk perencanaan dalam pelaksanaan;

                     Mengidentifikasi strategi untuk memperkuat dan melembagakan peran-serta publik dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan di tingkat kabupaten;

                     Mengembangkan mekanisme yang spesifik untuk meningkatkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat internasional, nasional dan daerah di dalam proyek.

Dalam pada itu Tim Pengelola Tingkat Pusat (c.q. Sekretariat P2MPD) telah menyusun Pedoman Umum Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) dan telah menyebarluaskannya ke daerah.  Dalam mempersiapkan tulisan ini Konsultan mengacu pada dokumen tersebut dan berusaha mempertahankannya ketika merumuskan berbagai pernyataan termasuk saran-saran.  Namun tidak tertutup kemungkinan bagi konsultan untuk mengusulkan perubahan, apabila dalam kenyataan yang sudah terjadi atau prakiraan ke masa depan, ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Umum tersebut telah atau akan menimbulkan efek negatif kepada pelaksanaan proyek dalam mencapai tujuannya.

Indonesia mempunyai pengalaman dalam melaksanakan proyek-proyek lain yang juga berazas perencanaan yang partisipatif.  Di antara proyek-proyek tersebut, ada tiga proyek dalam rangka Jaringan Pengaman Sosial yang cakupannya termasuk pembangunan prasarana, yaitu Proyek Prasarana Penunjang Desa Tertinggal (P3DT), Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).  Pengalaman itu perlu dikaji, sehingga P2MPD dapat memanfaatkan segi-segi baiknya dan menghindarkan dampak segi-segi buruknya.  Untuk itu konsultan mula-mula mempelajari petunjuk pelaksanaan ketiga proyek tersebut, kemudian melaksanakan studi lapangan secara cepat di tiga kabupaten, yaitu Kuningan (Jawa Barat), Boyolali (Jawa Tengah), dan Ponorogo (Jawa Timur).  Sebagai tambahan, apabila proyek-proyek tersebut sudah dilaksanakan, pengalaman proyek-proyek tersebut juga dipelajari di kabupaten-kabupaten pilot yang lain.

        Di atas semua hal, perlu diingat bahwa P2MPD adalah proyek yang dimulai sesudah era reformasi.  Dengan demikian P2MPD perlu menggunakan falsafah, azas-azas paradigma, sampai praktek-praktek yang sesuai dengan era tersebut, dan berbeda, bahkan mungkin bertentangan, dengan apa yang dianut dan digunakan dalam era sebelumnya.